pp 51 tahun 2009. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian • Praktik/ Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta. pp 51 tahun 2009

PP ini terbit setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2008 berakhir (dengan asumsi bahwa tahun pajak yang digunakan sama dengan tahun kalender). Sesuai dengan PP RI No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 19 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Nomor. Departemen Kesehatan. IMPLEMENTASI PP 51 TAHUN 2009 A. 2009. 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN Berwi Fazri Pamudi, S. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 2004. RIYANTITA T S. Posted on Mei 12, 2010. PP_51_Tahun_2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 5014, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KonstruksiUU No. 20 Tahun 1968 Permendagri 13 Tahun 2006 Permendagri No. Menurut PP 51 tahun 2009 pasal 9 : “Industri farmasi harus memiliki 3 (tiga) orang Apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pekerjaan Kefarmasian 1. PENDAHULUAN Ada dua pendekatan yang harus dilakukan untuk memahami PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian sebagai sebuah peraturan perundang-undangan dan implementasinya di bidang kesehatan dan farmasi. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 4. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan T. 51Tahun 2009, Undang-undang RI No. Kimia Farma;Bandung 16. yuda. 2015. 4. 34 th 2014, terbaru Permenkes No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu. NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. UU 36 tahun 2009 b. 3. pp51. 2015 No. Peraturan Pemerintah No. , Apt. Kes. (PP) NO. Deskripsi:,bkj. 31 halaman. 33. 26 thn 1965-PP no. 2017. Dalam mendukung terbitnya Peraturan Pemerintah No. 83, TLN No. Undang-undang (UU) No. 2. 6, LN. PP ini mengubah ketentuan pada PP Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownUndang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. 30 th 2017 • PBF wajib menerapkan CDOB • Badan POM melakukan. Penjelasan 60 hlm. PP 51 tahun 2009 adalah PP tentang pekerjaan kefarmasian. PP 51 09. 26 thn 1965 tentang Apotik-PP no. 1332/Menkes/SK/X/2002 Apotek merupakan suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Amanat pada Pasal 63 ayat (2) inilah yang menjadi dasar hukum pembentukan PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang proses penantian hingga lahirnya membutuhkan waktu 17 tahun. NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian;. 2009 No. Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perhubungan No. karena akan membawa konsekuensi berupa keharusan adanya poteker selama apotek buka. Menurut PP 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Tenaga Tknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apotker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Mnengah Farmasi/Asisten Apoteker. Tahun : 2021. Berlangganan . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pelayan Kefarmasian Rumah Sakit. nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 serta mulai beroperasi pertama kali pada tanggal 14 Januari 1991 dengan diterbitkan PP No. (PP) NO. 51 tahun 2009 menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus mempunyai kualifikasi minimum yang ditetapkan oleh pe-merintah. Republik Indonesia Tahun 2009 (Depkes RI) yang tertuang dalam Undang- Undang Kesehatan tentang kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan. . Download Free PDF. 36 Tahun 2009 . pdf PKBPOM No 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKBPOM Nomor 32 Tahun 2013 tentang AHP. Fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau apotek. PP: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 September 2009: Tanggal Pengundangan: 1 September 2009. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Permenkes: 5: 2020:. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. ISI. Nomor. PP No. 2 Lokal 3B_Etika profesi. 2. 32, tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan ). DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa. PP No. 51 tahun 2009 pasal 33 adalah Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. TATA CARA PERMOHONAN STRTTK (Merujuk Kepada PP 51 tahun 2009) Pasal 47 1) Untuk memperoleh STRTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memenuhi persyaratan: a. pdf UU-36-2009- Tentang Kesehatan. UU 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. 2009. Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap III ditandatangani tanggal 15 April 2009 dan pembayaran kontrak sebesar Rp 800. b. Download. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan Persero. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk. 33 tahun 1964 UU No. PP 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Berdasarkan PP 51 Tahun 2009 terkait pekerjaan kefarmasian disebutkan bahwa dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di tempat pelayanan kefarmasian seperti apotek, rumah sakit dll, seorang apoteker dapat : a. 51, LN. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN. 03 Tahun 2009; HIR dan RBg; PP No. Attention! Your ePaper is waiting for publication! By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over 500 million ePaper readers on YUMPU. 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN apt. 51 Th 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 146 tayangan. Menimbang: Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan. memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA di tempat. METADATA PERATURAN. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus mencabut: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan. menurut PP No. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. 6022, LL SETNEG : 24 HLM. Pekerjaan Kefarmasian - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. 95 , TLN No. 83, TLN No. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI . power point tentang pekerjaan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 by resta8yolin8b in Types > Presentations, farmasi. Sebagaimana diketahui, PP No. U. Depkes RI. id Change Language Ubah Bahasa. Deskripsi: pp 51 2009. pp51-2021. 51 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi DETAIL PERATURAN Abstrak. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; UU No. Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. UU No. Peraturan Perundang-undangan. , Apt. 51 tahun 2009 pasal 37 (1) Apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi. 30. 40 Tahun 2009 menyatakan bahwa PP No. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. PP No. 28 October 2013; Peraturan Pemerintah. Tugas dan Fungsi Apotek. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tersebut pernah di judicial review ke mahkamah konstitusi, Namun putusan sidang Mahkamah konstitusi secara. Obat yang digunakan saat ini lisinopril 1x10mg. Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. PP NO. PDF (pp 51 2009) pp_512009_pk. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. Menurut PP RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PP RI No 51 Tahun 2009). Profil PT. 4227, LL 50 HLM. Pertama, memahami dan mengerti fungsi, posisi dan materi muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. PP No. 135, SIPUU. Pasal 26 dalam PP No. PP No. 4227, LL 50 HLM. Aprilia, E. Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21); c. Pasal 11 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak menurut PP No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 51 tahun 2009 menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus mempunyai kualifikasi minimum yang ditetapkan oleh pe-merintah. 51 TH 2019 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. 48 Tahun 2017. 12 Tahun 2011 UU No. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 2009. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Farm. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Mencabut : Peraturan Pemerintah, 40 TAHUN 2009. 2009. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PP 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : bahwa…Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan. . Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangNomor 3-Undang Tahun 2009 5 tentang Narkotika (Lembaran. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. , Apt. PP Nomor 51. 0% 0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat. Ibu tersebut mengalami pendarahan. , 2012. Judul Asli. 889 Tahun 2011 Ttg Reg, Ijin Praktek Dan Ijin Kerja. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang NomorSelain itu pada PP 51 Tahun 2009 dan Permenkes 889 Tahun 2011 yang menggunakan kata-kata ‘pekerjaan kefarmasian’ juga menyatakan hal yang sama yaitu ‘Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat,. 51 Th 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian. UU 36 tahun 2014 c. Peraturan Pemerintah. PP No. Farm, M. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. Farm, M. Download Free PDF. Ditetapkan: 15 Februari 2021. bahwa dalam rangka menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak, perlu mengatur kembali Pajak Penghasilan atas. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas. Jenis. 51 Tahun 2008 terbit tanggal 4 Juni 2009. Tipe Dokumen. tenaga kefarmasian. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung. PP No 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. PP 51 Tahun 2009[1] Indra Hermawan. , 2008, Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan Terhadap Kualitas Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Sragen, Skripsi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah,. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. ID. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. PP No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian ( PK ) fl Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan , perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian l Pasal 63 : (1) Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan. Implementasi kebijakan keharusan adanyaPP No. PP RI No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan. •PP 51 tahun 2009 pasal 1 dan •UU no. a. 83, TLN No. ID.