etika birokrasi dalam pelayanan publik. Referensi : Anjela, P. etika birokrasi dalam pelayanan publik

Menyatakan bahwa Disertasi yang berjudul: “Etika Aparatur Birokrasi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik (Studi Penerapan Kode Etik Kedokteran dalam Pelayanan Publik di RSUD Prof. Etika pelayanan publik harus berlandaskan asas transparansi (keterbukaan dan kemudahan akses) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban sesuai dengan legal formal) demi kepentingan masyarakat. Philipus Ngorang, M. hampir setiap satuan pelayanan publik. Kata Kunci: Birokrasi, Etika, Pelayanan Publik. 2004. Krisis kepercayaan di masyarakat terhadap birokrasi publik merupakan implikasi dari buruknya kualitas pelayanan publik. Etika merupakan konsep yang mampu menjabarkan apa yang terdapat didalam moral, menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah (code of conduct). . Terma-terma customer atau consumer menjadi. x, 378 hlm; 21 cm ISBN: 979-907-075-9desakan pentingnya etika dalam organisasi publik ( Hoekstra dan Kaptein, 2012 : 135). Agus Dwiyanto (2020) menyatakan dalam konteks birokrasi, etika digambarkan sebagai suatu. Nampak dalam perilaku birokrasi pada semua sektor pelayanan publik pemerintahan. Berbicara mengenai etika pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari etika birokrasi, birokrasi merupakan instrumen pokok paling penting dalam masyarakat. Akhmad Munjin, Drs. Seperti yang diungkapkan oleh Setiyono (dalam. Dalam bidang pelayanan publik serta administrasi publik, etika memiliki arti sebagai kode etik dan filsafat, atau moral atau right rules of conduct (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator publik (Denhardt, 1988). Peranan Etika Dalam Pelayanan Publik Dari Lembaga Birokrasi Pemerintah di Indonesia Alemina Jurusan Administrasi Bisnis,Politeknik Negeri Medan 20155 E-mail : [email protected] Rasyid Pananrangi,SH. insentif bagi pengadu agar terjadi peningkatan moralitas dalam pelayanan publik. Selain itu, hubungan etika dan pelayanan publik tercermin dalam kenyataan bahwa warga negara telah mempercayakan sumber. com ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2010. MAKALAH TEORI ADMINISTRASI PUBLIK ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari Mata Kuliah Teori Administrasi Publik yang diampu oleh: R. Agus Dwiyanto (2020) menyatakan dalam konteks birokrasi, etika digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. ETIKA BIROKRASI DALAM PEMERINTAHANEtika merupakan kesediaan jiwa akan kesusilaan atau kumpulan dari peraturan kesusilaan. Terminologi yang berusaha mengungkapkan apa, mengapa, bagaimana dan untuk apa etika birokrasi dalam pelayanan publik. Hal ini harus. a) Etika pelayanan publik adalah:”suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik” (Kumorotomo, 1996:7). (2017). 714 laporan. Pengertian Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Dalam pertemuan tersebut, Anas membahas soal pengembangan digitalisasi yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia melalui SPBE. Contohnya bidang pelayanan publik (pembuatan KTP), pengurusan paspor, dan lain sebagainya. UU No. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 91-101. Dalam peraturan a quo, pelayanan publik diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum3. Lampung: IAIN Raden. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam Nilai-nilai etika di atas dapat hal pelanggaran kewajiban- digunakan sebagai rujukan bagi kewajiban hukum ataupun birokrasi publik dalam bersikap, ketidakmampuannya memenuhi bertindak, dan berperilaku dalam keinginan legislatif, maka memberikan pelayanan kepada pertanggungjawaban aparat atas masyarakat, sekaligus dapat digu- tindakan. Persoalannya yang terjadi pada perilaku birokrasi sampai saat ini, hampir semua tindakan-tindakan penyelewengan bermuara pada tidak dijalankannya prinsip-prinsip etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Etika dalam pelaksanaan administrasi publik menjadi salah satu masalah yang menjadi kelemahan dasar dalam pelaksanaan administrasi di Indonesia. bernegara. Jurnal Penelitian Politik, 7(1), 21. al (2010:24) mengatakan etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani masyarakat dengan kebiasaan yang terkandung nilai-nilai hidup dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Douglas V. 2 2. dalam menyelenggarakan pelayanan bagi kepentingan publik. 205030700111004 Haidar Etika Birokrasi Administrasi. Sumber: Dr. 1 PEMBENAHAN ETIKA BIROKRASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Christina Egluera Br. pelayanan publik secara berkelanjutan dan hasilnya disampaikan kepada atasan tertinggi dari unit penyelenggara pelayanan publik. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasnya. Acuan dari Peraturan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Fokus utama dalam etika pelayanan publik adalah apakah aparatur pelayanan publik, pegawai negeri atau birokrasi telah mengambil . Masyarakat yang semakin kritis dan beraniE. Muhammad (2018) mendefinisikan etika birokrasi sebagai serangkaian norma dan nilai moral yang berfungsi sebagai pedoman bagi para birokrat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang ditujukan demi kepentingan publik. Yusriadi, S. Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang. Konsep Mengenai Pelayanan Publik Istilah pelayanan publik tidaklah dapat dilepaskan dari UU No. 65 Institute Josephson America7 dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi para birokrasi publik dalam memberikan pelayanan, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Jeujanan (2012) Penelitian yang dilakukan oleh Jeujanan (2012) berjudul “Peranan Etika dalam Pelayanan Publik (Sebuah Kajian Teoritis)”. s. “Ini menunjukkan bagaimana birokrasi dan praktik pelayanan publik mendorong batas-batas bidang hukum dalam mencari keadilan,” kata Prof Susi Dwi Harijanti dalam webinar bertema “Justice and Legal Empowerment yang diselenggarakan Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM”, Rabu (5/5/2021). 0. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksananakan tugas dan kewenangannya antara lain adalah. Akan tetapi permintaan akan pelayanan tersebut biasanya jauh melebihi kemampuan. Masalah tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Integrasi Integritas Dalam Pelayanan Publik 14. Fokus utama dalam etika pelayanan publik adalah apakah aparatur pelayanan publik telah mengambil keputusan dan berperilaku yang dapat dibenarkan dari sudut pandang etika (agar manusia mencapai kehidupan yang baik). etika administrasi publik yang dipelajari dengan fakta dan studi kasus yang ditemukan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya, kinerja pemerintah sebagai pelayan publik menjadi sorotan, terutama. tidak adaptif dan inovatif. kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang. Namun demikian, pelayanan publik hanya salah satu dari tiga kategori dalam birokrasi. Simpan Simpan DILEMA ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Untuk Nanti. Riggs ; penerjemah, Luqman Hakim; Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik : bureaucratic reform in public service / Dr. Aparat birokrasi dapat tahu apa yang perlu dilakukan supaya pelayanan publik dapat sesuai dengan etika. al. Integritas, berprinsip, terhormat, B. D. Dalam perubahan perkembangan teknologi serta informasi yang berkembang sangat secara pesat dalam konteks pelayanan publik yang baik. Luntungan NPP : 27. 1. Permasalahan dalam etika ada berbagai macam seperti legitimasi kekuasaan yang merupakan salah satu agenda reformasi dalam bidang administrasi publik adalah mengupayakan terwujudnya good governance yaitu sstem pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan profesional yang ditandai adanya aparat birokrasi pemerintah yang senantiasa mengedepankan terpenuhinya kebutuhan dalam melayani masyarakat. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2 (2), 129-140. AP (2021) Etika Pelayanan Publik Di Birokrasi Pemerintahan Daerah (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik). Definisi Etika Birokrasi Publik. Etika Aparatur Dalam Memberikan Pelayanan Publik. iisip@gmail. Kesimpulan penelitian : 1) etika aparatur sipil negara pada pelayanan publik di Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya dalam melayani masyarakat terhitung kurang baik karena 64,2% responden. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, 28293 *)Korespondensi : geovani. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik Dari paparan tersebut di atas maka dapat pula dikatakan bahwa etika sangat diperlukan dalam praktek administrasi publik untuk dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa. Makalah. Untuk mengatasi, dan membendung era Orde Baru yang telah merusak etika birokrasi dan tatanan kehidupan berdemokrasi yang disebut dengan istilah “kerajaan pejabat”, maka dalam hal ini ada 10 prinsip pelayanan publik yang baik perlu dijalankan, Dengan demikian permasalahan pelayanan publik cukup kompleks, variabelnya sangat luas, upaya memperbaiki birokrasi sebagai pelayan publik (public service) termasuk didalamnya upaya menanamkan etika sebagai nilai utama dalam pelyanan publik, memerlukan waktu yang panjang dan diikuti dengan kemauan aparat untuk merubah sikap dan orentasi. 1. Birokrasi ini merupakan rangkaian organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat. Akan tetapi, dalam penerapan etika birokrasi masih terdapat adanya tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat birokrasi. Peraturan Pemerintah RI No. Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas. Masyarakat yang semakin kritis dan beraniINTEGRITAS DAN ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK Oleh Wayan Gede Suacana Integritas dan etika dalam pelayanan publik berkaitan dengan komitmen kejujuran untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada standar universal tentang norma atau etika serta sanksi yang mengatur secara khusus untuk. Setiap penyelenggara negara merupakan pelayan publik dari tingkat tinggi sampai jajaran paling rendah. , Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja, Banyumedia, Malang, 2004. Dampaknya, kinerja pemerintah sebagai pelayan publik menjadi sorotan, terutama. (2011) Implementasi Etika Birokrasi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Aparat. co. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan publik. I,– Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2011. 2 2. Makalah Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. pelayanan publik. Etika tidak hanya sebagai aturan norma, sistem nilai dan kode etik yang menuntun seseorang dalam melakukan tindakannya, tetapi juga bermakna sebagai filsafat yang merefleksi secara kritis aturan moral dan kode etik itu. Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik Sadhana Realitas Kebijakan Publik–Oleh: Dr. 1. Manik (2001110111) Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum. DENI NOPITRIADI. Telah disadari oleh berbagai pihak bahwa salah satu kelemahan dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. 2 Nilai Nilai Etika Pelayanan Publik Seperti yang telah dikatakan Darwin (1999) bahwa dalam dalam etika pelayanan publik adaa seperangkat nilai yang digunakan sebagai acuan, referensi dan penntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, yaitu : a. Isu – isu mengenai integritas, kebijakan publik, patologi birokrasi, pelayanan publik, good governance, dan penerapan terkait etika administrasi publik menjadi fokus bahasan utama dalam buku ini. KEPENTINGAN ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. 65 Institute Josephson America7 dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi para birokrasi publik dalam memberikan pelayanan, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik 9. Pelanggaran moral dan etika dalam pelayanan publik dapat terjadi Sehingga birokrasi publik dapat dikatakan akuntabel manakala mereka mewujudkan apa yang menjadi harapan publik (pelayanan publik yang profesional dan dapat memberikan kepuasan publik) 7. Pada aspek pelayanan publik kewajiban penyelenggara maupun pelaksana serta masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. BAB I. Frankena, William K, Ethics, New Delhi :. Para pegawai publik yang menerapkan etika birokrasi akan selalu berusaha untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya, tanpa memperhatikan faktor-faktor pribadi yang tidak relevan. 2019. Kemudian, menurut penulis yang termasuk pelanggaran etika birokrasi pelayanan publik yaitu berbohong kepada publik; korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran nilai-nilai publik: tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi,. Jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang dan berbelit;Hal ini terbukti dari indeks birokrasi yang dirilis oleh Bank Dunia, di mana Indonesia menempati peringkat ke-73 dari 190 negara pada tahun 2020. Pengertian Etika. 25 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pelayanan Publik. Pertama, sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar. Struktur birokrasi yang sangat hirarkhis, terkotak-kotak, dan rigid membuat para pejabat birokrasi kurang mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik (lanjutan) Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain adalah : (1) efisiensi, artinya tidak boros, sikap, perilaku dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika. S–Cet. 2000. menekankan pada bagaimana nilai dan moral sebagai sebuah bagian dari etika perlu . Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Publik UHO; e-mail: amir. Tidak diskriminatif dalam. Para pegawai publik yang menerapkan etika birokrasi akan selalu berusaha untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya, tanpa memperhatikan faktor-faktor pribadi yang tidak relevan. 7. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Dalam kenyataannya, keberadaan birokrasi pemerintah seringkali dipandang secara dikotomis, selain dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sehari-hari, birokrasi juga seringkali dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan layanan publik tersendat dan bertele-tele. com Abstrak Pelayanan publik yang baik akan mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. etika dalam pelayanan publik di Indonesia akan terus terjadi. com Administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyelenggaraan negara, termasuk. Etika Pelayanan Publik. Sedangkan istilah. (2010:2)Foto: creativemarket. S–Cet. pelayanan KTP. diberikan oleh aparatur pelayanan pada pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota. ETIKA, MORAL, ETOS, DAN ETIKET. Sejalan dengan etika publik tersebut, KPK melalui Survey Penilaian Integritas (SPI) telah mengukur Indeks Integritas Nasional pada 2021. kepartaian dalam birokrasi penyelenggara pelayanan kepada publik. Malang: CV Citra. Good Governance dalam Pelayanan Publik 13. atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik (Kumorotomo,. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasnya. Etika Pelayanan Publik Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. ,penetapan kebijakan publik, bersikap netral dan profesional, melaksanakan etika. Etika birokrasi dalam pelayanan publik (DOC) Etika birokrasi dalam pelayanan publik | bunga eka fajarwati - Academia. Etika merupakan usaha mencari ukuran baik-buruknya tingkah laku manusia. Pada aspek pelayanan publik kewajiban penyelenggara maupun pelaksana serta masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25. DENI NOPITRIADI. Dalam dunia pelayanan publik, etika II. Kridawati Sadhana, M. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kridawati Sadhana, M. Modalitas etika publik ini sebetulnya merupakan suatu sistem atau prinsip-prinsip dasar organisasi pelayanan publik yang mengarahkan upaya. Eka Wenats Wuryanta, M. Dimensi etika dimasukkan dalam pertimbangan atau keputusan pelayanan publik, karena pelayanan publik ditujukan untuk kebaikan masyarakat. Sebagai perwujudan amanah negara kemudian dilahirkan Undang-Undang No. untuk mengelaborasi bagaimana etika pegawai dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan. Analisis domain digunakanMakalah birokrasi pemerintahan dan teori dalam studi birokrasi oleh: dosen pengampu ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas riau. Pengertian Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. 156:. menginginkan pelayanan yang baik namu pada kenyataannya banyak sekali terjadi. Citra Malang, 2001. In some. Jadi, jelas bahwa etika pelayanan publik merupakan penggunaan nilai-nilai luhur oleh seorang administrator dalam memberikan pelayanan publik. S • Diterbitkan oleh: PENERBIT UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM PRESS)Citradewi,, Ulrica and Prof. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang. 3.